Komisi VI DPR Setujui Renovasi Gedung KPPU Rp. 25.3 Miliar

12-06-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR menyetujui renovasi Gedung Kantor KPPU sebesar Rp. 25.3 Miliar.Demikian salah satu butir kesimpulan Komisi VI DPR saat Raker dengan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dan Ketua KPPU RI Nawir Messi, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (12/6).

Usulan tambahan  Pagu Indikatif KPPU pada RAPBN tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Penyesuaian KPPU sebesar Rp. 204 Miliar.

Dengan rincian pengadaan dan renovasi sebesar Rp. 100 Miliar terdiri dari pengadaan tanah Rp. 66 Miliar, pekerjaan Renovasi dan Gedung Kantor KPPU sebesar Rp. 25.3 Miliar dan pengadaan Meubelair sebesar Rp. 7.8 Miliar. Berikutnya yaitu tujuh kegiatan prioritas dan tiga kegiatan pendukung KPPU sebesar Rp. 104 Miliar.  

Sementara Pagu indikatif KPPU pada RAPBN tahun 2014 sebesar Rp. 94 Miliar jadi total keseluruhan total pagu indikatif KPPU sebesar Rp. 299 Miliar.

Aria Bima mengatakan, Komisi VI DPR juga menerima usulan total Pagu indikatif Kementerian Perdagangan RI pada RAPBNa 2014 sebesar Rp. 3.1 Triliun untuk segera dibahas di Badan Anggaran DPR RI.(si)/foto:iwan armanias/parle.
 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...